Penundaan Pilkada Serentak

Sumbawa Barat-Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Hal ini berdasarkan hasil kesimpulan rapat kerja dengar pendapat Komsi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan (DKPP) Pemilihan Umum RI pada Selasa, (14/04).

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Denny Saputra mengatakan, saat ini masih menunggu payung hukum yang mengatur penundaan pilkada serentak 2020 yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

‘’Kesimpulan Rapat Koordinasi dengan Bawaslu NTB, Polda  NTB dan Kejati  terkait penundaan sebagian tahapan pilkada bahwa posisi anggaran pilkada tetap di masing-masing lembaga KPU dan Bawaslu  Kabupaten karena belum ada pengaturan dari pemerintah terkait pergeseran anggaran’’ Jelas Denny Saputra.

Kendati demikian, Denny Saputra menegaskana masih menunggu terbitnya perppu tentang penundaan pilkada serentak 2020. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah penerbitan perpu paling lambat pada akhir April 2020.

Lanjutan tahapan pemilihan yang akan dialaksanakan dengan pertimbangan pemungutan suara opisi A yaitu pada 9 Desemeber 2020 yaitu pengaktifan kembali PPK dan PPS, Coklit, Pengadaan Logistik, Produksi Logistik, Distribusi Logistik, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian, dan Penetapan Pasaangan Calon, Sengketa Tata Usaha Negera Pemilihan, Kampanye, Pembentukan KPPS, Pemungutan Suara, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara, Penetapan Calon Terpilih serta Sengketa.

 

 

 

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *