Kotak Kosong Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar


Makassar- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Lakukan Study Komparatif ke KPU Kota Makasar pada (23/01/2020). Kunjungan tersebut di wakili Komisioner Divisi Soialisasi Herman Jayadi,  Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rahmat Riadi, Divisi Hukum dan Pengawasan Deni Wan Putra, Kassubag Program dan Data Tedi Darmawan dan Kasubbag Hukum Faridah Anwar.

Study Komparatif tersebut bertujuan untuk mendiskusikan persoalan menyangkut kemenangan kotak kosong pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2018. Hal ini menjadi penting untuk dikaji guna mencegah adanya pasangan calon yang didiskualifikasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat 2020.

‘’Fokus diskusi kita menyangkut strategi meningkatkan partisipasi pemilih dan mencegah apatisme politik dan bagaimana mencegah agar tidak terjadi pelanggaran UU Nomor 10 Tahun 2016, khususnya pada Pasal 71 oleh petahana’’ terang Herman Jayadi.

Adapun dalam pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam salah satu ayatnya mengatur Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

“Masalah seputar bagaimana teknis pelaksanaan kampanye yang hanya diikuti oleh calon tunggal juga menjadi pembahasan utama kami’’ Tegas Herman Jayadi kembali.

Dalam kunjungan tersebut, Rombongan KPU Sumbawa Barat disambut oleh seluruh jajaran  KPU Kota Makassar.

‘’ Ini adalah kunjungan ke-33 yang kami terima. Persoalan yang kita bahas menyangkut kemenangan kotak kosong pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2018“ Jelas Endang Komisioner KPU Kota Makassar.

 

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *